Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai mengacu kepada landasan hukum yang berlaku yaitu:

  1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Daerah Pokok-pokok Agraria;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang RTH (Ruang Terbuka Hijau);
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum;
  7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tetang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Pakai atas Tanah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
  13. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 2 tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme, Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten;
  14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua dan Pemandian Umum;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara, Pegendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  16. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata cara dan Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten serdang Bedagai (Lembaran Daerah Kab. Serdang Bedagai No 5 Tahun 2015).