Tugas Bidang Pertanahan

Melaksanakan koordinasi, penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan di bidang Pertanahan.

Fungsi Bidang Pertanahan

  1. Pemberian izin lokasi dalam satu daerah kabupaten.
  2. Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten.
  3. Penyelasaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah.
  4. Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah,serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kabupaten.
  5. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten.
  6. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten.
  7. Penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten.
  8. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan.

 

Uraian Tugas :

  1. Menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan;
  2. Mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
  3. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
  4. Memberikan izin lokasi dalam satu daerah kabupaten;
  5. Menyelesaikan sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten;
  6. Menyelesaikan masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah;
  7. Menetapkan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kabupaten;
  8. Menyelesaikan masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten;
  9. Menerbitkan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten;
  10. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
  11. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi tugas dengan pihak terkait;
  12. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
  13. Menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan skp;
  14. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
  15. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
  16. Menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan skp;
  17. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

 

Bidang pertanahan terdiri atas:

  1. Seksi penyediaan tanah
  2. Seksi penyelesaian sengketa tanah
  3. Seksi penataan tanah

 

1. Seksi penyediaan tanah

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan tanah.

 

Rincian Tugas :

  1. Memfasilitasi rumah,pendataan, dan pengelolaan tanah absentee.
  2. Memberikan rekomendasi izin lokasi perumahan.
  3. Memfasilitasi penyediaan tanah untuk kepentingan umum.
  4. Memfasilitasi ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan daerah.
  5. Membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
  6. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

 

 2. Seksi penyelesaian sengketa tanah

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelesaian sengketa tanah.

 

Rincian Tugas :

  1. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah.
  2. Koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelesaian sengketa tanah.
  3. Validasi data lokasi tanah yang bersengketa antara masyarakat dan pemerintah kabupaten.
  4. Pendampingan penyelesaian sengketa tanah pemerintah kabupaten.
  5. Fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah pemerintah kabupaten.

 

 3. Seksi penataan tanah

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan tanah.

 

Rincian Tugas :

  1. Penerbitan izin membuka tanah.
  2. Inventarisasi tanah pemerintah daerah.
  3. Fasilitasi pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten.
  4. Perencanaan penggunaan tanah dan hamparannya dalam daerah kabupaten.
  5. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten.
  6. Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah.